- Muba Bersatu dalam Doa: Warga Lantunkan Dzikir untuk Keselamatan Bangsa
- Program Magang di Jepang: Peluang Emas untuk Pemuda-Pemudi Muba
- Bupati Muba Kunjungi Layanan Publik, Dorong Aparatur Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat
- Bupati Muba H M Toha Tohet Sampaikan R-APBDP TA 2025
- Bupati Toha Hadiri Rapat Paripurna, Serap Aspirasi Lewat Reses III DPRD untuk Percepatan Pembangunan
- Pemkab Muba Audiensi ke Pemprov Sumsel Bahas Batas Wilayah dengan Muratara dan Muaro Jambi
- Kunjungan Tim 1 Patriot Universitas Diponegoro ke Pustu UPT 2 Trans Air Balui
- IMMUBA Siap Jadi Poros Tengah Pengontrol Pembangunan Daerah
- Disnakertrans Muba Gandeng BP3MI Sumsel Gelar Sosialisasi Perlindungan Kompetensi CPMI
- Bupati Toha: Bupati Cup Jadi Ajang Silaturahmi dan Uji Coba Menuju Porprov XV dan Peparprov V
2024, Hani S Rustam Pastikan Desa di Banyuasin Zero Blankspot
Seluruh desa se-Banyuasin Akan Teraliri Sinyal

Istimewa
Palembang, Kirkanews - Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan memprioritaskan Desa Blankspot tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Bupati Banyuasin dalam Focus Group Discussion (FGD) Menara Telekomunikasi Tahun 2024 digelar di Emilia Hotel Palembang, Selasa (16/01/2024).
Hani Syopiar Rustam menyebutkan bahwa ada 136 blankspot yang ada di Kabupaten Banyuasin, masih banyak desa yang belum mendapatkan fasilitas internet dan saya harap provider dapat membantu menyegerakan agar tidak ada lagi blankspot di Kabupaten Banyuasin.
"Untuk itu, saya mengajak provider untuk dapat bersinergi dengan Pemkab Banyuasin terkait blankspot ini. Kami Pemkab Banyuasin
Baca Lainnya :
- Pemkab Banyuasin Rapat Bersama BPN Sebagai Upaya Penyelamatan Aset Daerah0
- Kerja Keras Banyuasin Termasuk Rata-rata Terendah Inflasi Secara Nasional0
- KPUD Banyuasin dan Pj Bupati Rapat Bersama Terkait Pemantapan Pemilu0
- Hani Pastikan Pengerjaan Aliran Sungai Bomb Sesuai Rencana0
- testproject IT Project by MightyWeb0
berupaya agar tahun 2024 tidak ada lagi blankspot di Banyuasin, " tegasnya.
Selain itu juga, Pj. Bupati Banyuasin mengingatkan untuk penyedia agar mengontrol menara towernya, untuk dapat dilihat serta dikontrol agar tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat.
FGD ini adalah upaya kita untuk bersilahturahmi, menggali informasi sebagai masukan untuk mengambil kebijakan tidak hanya kepada pengusaha telekomunikasi tapi seluruh sektor usaha di Kabupaten Banyuasin.
"Saya tegaskan walau retribusi tidak dipungut lagi bukan berarti izin tidak berjalan. Saya akan menggelar karpet merah untuk kemudahan izin di Banyuasin. Kami akan terus melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banyuasin, " tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar, S. Ag., M. Hi menyatakan kesiapan dari Diskominfo. SP Kabupaten Banyuasin untuk memfasilitasi dan sebagai mediator jika perusahaan bermasalah dengan masyarakat.
Terkait validasi data kepemilikan menara telekomunikasi per 31 Desember 2023 berjumlah 392 menara telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin. Ada 136 desa blankspot yang ada di Kabupaten Banyuasin.
Terkait pembayaran retribusi tahun 2023 juga sebagian telah selesai yang harus dibayar tahun 2024. Tidak ada lagi pemungutan lagi terkait retribusi menara tahun 2024.
Dalam kesempatan ini dilakukan penandatangan berita acara hasil Focus Group Discussion (FGD) baik dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, pihak Operator dan Provider.(am)
