Banyuasin, Kirkanews - Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang baik dan sesuai dengan kaidah regulasi yang berlaku, Pejabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S.STP.,M.SI bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Erwin Ibrahim, ST.,MM.,M.BA.,IPU.,ASEAN Eng membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 di Auditorium Pemkab Banyuasin, Kamis (6/2/2025).

Penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rencana awal RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis demi suksesnya pembangunan berkelanjutan.

Dalam Sambutannya, Pj Bupati Banyuasin Muhammad Farid mengungkapkan pelaksanaan forum konsultasi publik rencana awal RKPD ini salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan sarana Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait isu-isu strategi yang harus masuk dalam RKPD Tahun 2026. Beliau juga menekankan pentingnya perencanaan yang terarah, sinergitas, transparan, dan partisipatif untuk keberhasilan pembangunan daerah.

Baca Lainnya :

• Pemkab Banyuasin Gelar Sosialisasi PMB Polsri 20250
• Gercep Sekda Langsung Rapat Bersama0
• KPU Gelar Pleno Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih0
• STQH Tingkat Kabupaten Kembali Digelar0
• Puluhan Warga Banyuasin II Terima Solar Cell0

“Hasil yang diharapkan dari konsultasi publik ini merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang akan kami tuangkan dalam berita acara kesepakatan dan beserta masukan serta saran terhadap rencana awal rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, beliau meminta terutama kepada seluruh kepala perangkat daerah agar fokus pada target pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2025 dan 2026, hasil evaluasi pencapaian tahun lalu untuk perbaikan dan peningkatan pencapaian sehingga kepala perangkat daerah segera menyusun strategi dan rencana aksi untuk memastikannya.

“Dalam penyusunan RKPD wajib mengacu pada dokumen perencanaan Nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Litbang sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim dalam laporannya menjelaskan konsultasi publik adalah forum pembahasan rancangan awal RKPD bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan. Beliau juga memaparkan mengenai isu-isu strategis Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 yaitu mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemandirian ekonomi daerah, dan penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Selain itu capaian indikator makro Kabupaten Banyuasin sangat menurun yaitu angka kemiskinan ekstream dimana pada Tahun 2023 jumlahnya 0,56% sekarang ditahun 2024 menjadi 0,49%.

“Tentunya tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi landasan untuk tingkat pertumbuhan pada tahap berikutnya, karena itu RKPD 2026 fokus pada penguatan fondasi peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Menurut Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, bahwa forum konsultasi publik merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD yang bertujuan untuk :

1. Menyampaikan dokumen perencanaan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan 

2. Menyerap ide, gagasan dan pemikiran yang kreatif dari para pemangku kepentingan 

3. Mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan 

4. Menjalin komunikasi dan keterpaduan dengan memanfaatkan simpul jaringan pemangku kepentingan pembangunan 

5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara perencanaan Pusat dan Daerah.(adv/ra)